facebook twitter rss

Ini 4 Keluhan Para Dokter Tentang Program JKN

Rahmayulis Saleh Sabtu, 04/01/2014 11:56 WIB
Ilustrasi-Warga antre mendaftar berobat di loket pendaftaran Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, Kamis (2/1/14) terkait berlakunya Jaminan Kesehatan Nasiona./Antara- Ampelsa
Antara/ Ampelsa
Ilustrasi-Warga antre mendaftar berobat di loket pendaftaran Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, Kamis (2/1/14) terkait berlakunya Jaminan Kesehatan Nasiona.

Kabar24.com, JAKARTA - Kalangan dokter mengeluhkan sejumlah hal terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, yang baru digulirkan awal tahun ini.

PB IDI mencatat kalangan organisasi profesi di bidang kedokteran merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait JKN.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin, pada prinspinya JKN ini sangat bagus.

Sebab, ini merupakan intervensi negara dalam memenuhi hak warga negara untuk sehat, dan memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana diamanahkan Pasal 28 H UUD 1945, dan sekaligus menjadi amanah Pasal 34 (3) UUD 1945.

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang baik,” kata Zaenal menyampaikan catatannya tentang JKN melalui surat elektroniknya, Sabtu (4/1/14).

Namun, ia menyebutkan sejumlah hal yang bisa menjadi kelemahan JKN.

Pertama, bila faktor penentu utama pelaksaan JKN itu tidak diperhatikan dengan cermat.

Dalam hal ini, Zaenal mencontohkan ihwal ketersediaan point of care berupa pelanyanan primer yang merata di seluruh wilayah NKRI.

Hal lainnya adalah ketersediaan dokter pelayanan primer dengan mutu yang andal dan tersebar merata dalam pengertian dekat dan berada di tengah masyarakatnya.

Zaenal juga menyoroti soal rayonisasi dan regionalisasi tempat pelayanan kesehatan.

“Setiap penduduk jelas ke mana harus mendapatkan pertolongan medis jika membutuhkan; iuran yang memenuhi azas keekonomian, sehingga mampu mendorong pemerataan pelayanan dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat; masyarakat dimotivasi untuk senantiasa menerapkan paradigma sehat dalam kehidupan sehari-hari,” tulisnya.

Kedua, kurangnya sosialisasi tentang JKN itu sendiri kepada rakyat, sehingga sebagian besar belum tahu.

“Hal yang sama untuk tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya) yang merupakan pelaksana di lapangan, belum semua memilik pemahaman yang sama,” tulis Zaenal.

Ketiga, sebagian regulasi yang merupakan penjabaran dari UU SJSN dan UU BPJS yang selesai di pengujung 2013, bahkan ada yang terbit di pertengahan Desember 2013.

“Akibatnya tidak bisa tidak, sempat disosialisasikan dengan kurang baik karena waktunya yang sudah makin dekat,” ulasnya.

Keempat, masih berkaitan dengan regulasi, tidak semua pemangku kepentingan, terutama organisasi profesi (IDI, PDGI, IAI, IBI, PPNI) dilibatkan secara partisipatif. Mereka, ujar Zaenal, tidak jarang dilibatkan ketika peraturan itu sudah selesai.

“Padahal, tidak bisa dipungkiri bahwa anggota dari organisasi profesi inilah yang nantinya, yang akan bersentuhan langsung dengan penduduk dalam pelaksanaan JKN,” gugat Zaenal.

Ia mencontohkan ihwal terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan No 455/2013 yang dipersoalkan oleh organisasi profesi.

Kepmenkes itu disebutnya sama sekali tidak menyebutkan nama-nama organisasi profesi tersebut untuk melakukan negosiasi dengan BPJS di daerah.

Dia mengatakan, pemerintah lebih memilih mengakomodir asosiasi (NGO) baru yang belum dikenal oleh masyarakat profesi, untuk mewakili anggota profesi dalam melakukan negosiasi tarif. Alasannya sederhana, karena organisasi profesi bukan asosiasi fasilitas kesehatan.

Menurut Zaenal, jalan penyelesaian adalah sambil jalan, sambil belajar.

“Perlu dilakukan revisi peraturan yang tidak mengakomodasi kepentingan profesi dan melibatkan organisasi profesi dalam penyusunannya, agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan JKN,” ujarnya.

Ia pun menambahkan perlunya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat, terutama bagi yang belum menjadi peserta JKN per-1 Januari 2014, agar termotivasi mendaftarkan diri menjadi peserta.

“Kami semua para dokter ingin agar JKN ini terwujud dengan berbagai harapan,” ujarnya.
Harapan itu antara lain agar negara mampu menjamin kesehatan rakyat, agar dapat menjamin terjaganya keluhuran profesi kesehatan dengan menata praktik profesi.

“Kalau pun pada mulanya kemungkinan terseok-seok dalam berjalan, namun kami berharap negara dan bangsa ini cepat belajar memperbaiki kekurangan/kelemahan yang ada. Untuk kemudian melawan setiap hambatan, dan berjalan tegak sebelum 2019,” ungkap Zaenal.

Ia menggaris bawahi bahwa tujuan akhir JKN adalah semua penduduk, warga negara Indonesia mendapatkan layanan kesehatan saat sakit, kapan pun dan di mana pun, secara adil. (Kabar24.com)

BACA JUGA:

HARGA GAS NAIK: Konsumen Menjerit, Pertamina Biasa Aja! 

8 Tanda Anak Menjadi Korban Cyberbullying

Editor: Saeno

KOMENTAR

comments powered by Disqus