facebook twitter rss

Ambang Batas Parlemen Disepakati 3,5%

Linda Tangdialla Kamis, 12/04/2012 18:20 WIB
ilustrasi
lustrasi
John Andhi Oktaveri/JIBI/Bisnis JAKARTA: Sidang paripurna DPR soal RUU Pemilu hari ini akhirnya menetapkan bahwa parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 3,5% tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota  di setiap daerah pemilihan. Keputusan itu diambil setelah melalui mekanisme voting yang dimenangkan opsi A dengan raihan suara 343 dari 530 anggota yang hadir. Opsi A merupakan rumusan pasal 209 draf RUU Pemilu yang telah disepakati sebelumnya. Opsi A tersebut didukung oleh enam fraksi yaitu, Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Sedangkan opsi B yang merupakan rumusan hasil lobi pimpinan fraksi-fraksi DPR hanya dipilih oleh 187 anggota DPR. Sebelumnya empat fraksi yaitu F-PD, F-PG, F-PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan 4%. Lima fraksi lainnya mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  itu 3%. Opsi hasil lobi tersebut berbunyi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah sebesar 3,5% diikutsertakan pada perhitungan kursi DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota dalam hal partai politik tersebut memperoleh sekurang-kurangnya 4% perolehan suara tingkat provinsi dan, atau 5% perolehan suara tingkat kabupaten/kota bersangkutan. Dengan demikian, sidang paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan terkait empat isu krusial berhasil mengambil keputusan terkait 4 isu krusial RUU Pemilu. Keempat isu itu  adalah parliamentary threshold 3,5% berlaku secara nasional, alokasi kursi per dapil 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD Provinsi dan DPRD  kabupaten/kota. Berikutnya adalah metode kuota murni sebagai metode konversi suara menjadi kursi dan sistem proporsional terbuka sebagai sistem Pemilu. (hl)

Editor: Linda Tangdialla

KOMENTAR