facebook twitter rss

AXA Asuransi Indonesia Digugat Perusahaan Tambang Batubara

Saeno Rabu, 09/05/2012 17:54 WIB
ilustrasi-JIBIPhoto
lustrasi/JIBIPhoto
Erwin Tambunan JAKARTA: Perusahaan asuransi tidak bisa mengalihkan tanggungjawab pertanggungan kepada perusahaan asuransi secara semena-mena. Menurut ahli asuransi Sujarwo, pengalihan tanggung jawab itu harus memperoleh izin dari Kementerian Keuangan. “Biasanya peralihan tanggung jawab terhadap tertanggung itu harus terlebih dahulu meminta izin Kementerian Keuangan. Namun permintaan peralihan tanggung jawab itu tidak lazim,” ungkap Sujarwo yang dimintai keterangannya sebagai ahli asuransi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/5). Peralihan tanggung jawab dari satu perusahaan asuransi kepada asuransi lainnya, lanjut Sujarwo, harus disampaikan secara jelas kepada Kementerian Keuangan. “Biasanya, jika perusahaan itu mengalihkan jenis asuransi perusahaan yang jumlahnya tidak bisa ditangani perusahaan tersebut, lalu diserahkan kepada perusahaan lain. Tapi, itu juga harus ada izin Kementerian Keuangan,”katanya. Keterangan Sujarwo itu merupakan bagian dari sidang perkara gugatan perusahaan tambang batu bara PT. Prima Laksana Mandiri kepada PT Axa Asuransi Indonesia. Perusahaan asuransi ini dituntut membayar ganti kerugian sebesar US$36 juta karena membatalkan perjanjian pertanggungan alat berat dan kendaraan bermotor. “Tergugat mengeluarkan surat pembatalan polis pada 19 April 2011 dan mengajukan keberatan pada 25 Mei 2011 yang menyebutkan nilai premi asuransi yang dibayarkan penggugat tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diklaim,” ungkap kuasa hukum PT Prima Laksana Mandiri M. Mohammad Ikhsan dari kantor hukum Maqdir Ismail. Penggugat menjelaskan tindakan pembatalan perjanjian asuransi sepihak yang dilakukan PT AXA menunjukkan adanya itikad buruk tergugat yang melanggar Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam gugatannya, PT Prima Laksana Mandiri menguraikan pembatalan perjanjian yang dilakukan tergugat PT Axa Asuransi Indonesia yang kemudian menyerahkan pertanggungannya kepada PT Asuransi Indrapura adalah sangat merugikan perusahaannya. Akibat pengalihan itu, sejumlah klaim yang diajukan penggugat ditolak PT Asuransi Indrapura dengan dalih premi masih berada di tangan tergugat. Selain keberatan dengan nilai klaim yang tidak sebanding dengan premi dan pembayaran tertanggung lainnya. “Tergugat juga berdalih bahwa sejumlah kendaraan bermotor milik penggugat yang turut dalam pertanggungan tidak memiliki STNK dan BPKB. Ini merupakan alasan yang tidak masuk akal, karena pada awal perjanjian sudah disepakati para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut,” demikian pernyataan pihak penggugat. Nilai kerugian yang begitu besar, kata penggugat, harus ditanggung perusahaan karena telah menjalin komitmen dengan mitra usahanya. “Sehingga penggugat kesulitan untuk mengoperasikan sejumlah alat berat dan kendaraan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab tergugat tersebut.” Kuasa hukum tergugat, Maria menolak memberi penjelasan kepada pers atas perkara. “Saya tidak dapat member penjelasan karena harus ada izin dari principal saya,”katannya. (JIBI/sae)

Editor: Saeno

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

KOMENTAR