facebook twitter rss

JOKOWI GUBERNUR DKI: Jakarta Diharapkan Jadi Contoh Pemberantasan Korupsi

Saeno Senin, 24/09/2012 19:13 WIB
Ilustrasi-Demo memperingati Hari Antikorupsi Internasional di Sumatra Utara/Jibiphoto/Andi Rambe
Andi Rambe
Ilustrasi-Demo memperingati Hari Antikorupsi Internasional di Sumatra Utara/Jibiphoto
John Andhi Oktaveri JAKARTA -- Euforia dan harapan atas munculnya pemimpin DKI Jakarta ruoanya tak hanya berkumandang di masyarakat kebanyakan. Hal yang sama juga disuarakan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid. Berbicara dalam acara Dialog Pilar Negara bertema Penegakan Hukum Terhadap Koruptor di Gedung MPR, Senin (24/9), Ahmad Farhan mengusulkan provinsi DKI Jakarta menjadi proyek percontohan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kalau proyek percontohan itu berhasil dan Jakarta tampil sebagai pemerintahan yang bersih dari korupsi nantinya, langkah itu akan bisa diikuti daerah lainnya," tegasnya. Dia menjelaskan untuk percontohan ini, semua dukungan harus diberikan seperti sumber daya manusia, anggaran, dan sebagainya. Kalau ini berhasil akan diikuti dengan provinsi-provinsi lainnya. Dia menambahkan, setelah dilantik, Jokowi bisa langsung mengadakan pertemuan dengan kejaksaan dan kepolisian untuk membahas masalah tersebut. Farhan menyatakan upaya penegakan hukum saja ternyata tidak cukup untuk memberantas korupsi, sehingga perlu dilakukan terobosan baru dengan membuat daerah percontohan tersebut. Setelah satu provinsi dijadikan percontohan, pada tahap berikutnya bisa dilanjutkan dengan lima sampai enam provinsi lain. Menurutnya, pemberantasan korupsi sudah dijalankan sejak pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi dengan nama lembaga yang berbeda-beda. Bahkan MPR mengeluarkan Ketetapan tentang pemberantasan KKN (Tap MPR No XI/MPR/1998). "Namun semuanya tidak beres," ujarnya. Dia menyebutkan salah satu penyebab tidak beres itu terlihat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. "Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya bangsa," ujarnya. Ketua Komisi III DPR I Gde Pasek Suardika mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan pola-pola reaksioner. Pola seperti penyadapan dan penangkapan tidak bisa menyentuh kasus-kasus besar. "Desain pemberantasan korupsi itu hanya sadap dan tangkap. Ini hanya untuk menghibur saja. Ada skandal korupsi yang nilainya triliunan rupiah yang tak tersentuh seperti di sektor minyak dan gas," ungkapnya. Pasek memberi catatan bahwa korupsi banyak terjadi di penyelenggara negara. Korupsi disebabkan tiga hal yaitu adanya kewenangan, kesempatan, dan niat. "Selama masih ada tiga hal itu maka korupsi akan tetap ada. Karena itu kewenangan harus diatur secara jelas, dan perlu pengawasan untuk meminimalisir kesempatan," katanya. (JIBI/bas/sae)

Editor: Saeno

Siapa peraih GRAND PRIZE 1 UNIT MOTOR Tebak Skor & Juara Brasil 2014? Klik DI SINI!.

KOMENTAR