facebook twitter rss

JOKOWI DILANTIK GUBERNUR: PNS Solo Heboh, Minta Jatah 150 Undangan

Nancy Junita Kamis, 27/09/2012 19:20 WIB
Joko Widodo/Jibiphoto
Jibiphoto
Joko Widodo
Taufiq Sidik Prakoso SOLO—Permintaan undangan untuk 150 PNS Solo menghadiri pelantikan Joko Widodo  menjadi Gubernur DKI disesalkan anggota DPRD Solo. Pasalnya, keberangkatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan fungsi pokok (tupoksi) mereka sebagai pelayan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto mengungkapkan PNS sebaiknya tidak masuk ke ranah politik. ”Tidak usah masuk ke ranah politik. Itu melanggar aturan, PNS seharusnya bersifat netral,” katanya, Rabu (26/9). Untuk itu, dia menegaskan PNS harus netral dan fokus menjalankan tugas mereka di Kota Solo. “Tidak relevan dengan tugas mereka sebagai pelayan publik. Tidak penting datang ke Jakarta menghadiri acara tersebut,” terangnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengatakan sudah mengirim surat permintaan 150 undangan pelantikan Jokowi ke DPRD Jakarta. Terkait hal tersebut, Supriyanto menilai tidak seharusnya Sekda meminta jatah undangan dengan menyebutkan jumlah. “Jangan seperti itu apalagi dengan meminta jatah kursi 150 orang,” tuturnya. Lebih lanjut, dia meminta kepada Sekda agar tidak mengintervensi panitia pelantikan Gubernur DKI. Jika nanti jatah kursi yang diberikan kurang dari yang diminta, kalangan eksekutif diharapkan tidak meminta lebih. “Terima saja keputusan yang diambil DPRD Jakarta karena itu kewenangan mereka. Kuota yang ada kan juga terbatas,” tukasnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi menyampaikan hal yang sama. Diutarakannya, jangan sampai ada kesan intervensi dari kalangan eksekutif di Solo untuk meminta jatah undangan pelantikan. “Tidak perlu protes jika jatah undangannya kurang dari itu. Itu kan menyesuaikan jumlah kursi undangan yang tersedia di sana,” terangnya. Meski demikian, Rodhi mengaku tidak mempermasalahkan rencana keberangkatan 150 PNS ke Jakarta guna menghadiri pelantikan Jokowi tersebut. “Secara hukum boleh-boleh saja,” ujarnya. (JIBI/nj)  

Editor: Nancy Junita

KOMENTAR