facebook twitter rss

JOKOWI GUBERNUR DKI: Gaji Dalam Juta, Biaya Penunjang Miliaran

Saeno Rabu, 03/10/2012 21:16 WIB
Ilustrasi-Tim Sukses Jokowi-Basuki  di rumah pemenangan pasangan ini di Jalan Borobudur, Jakarta, Kamis 12 Juli 2012/Jibiphoto/Nurul Hidayat
Nurul Hidayat
Ilustrasi-Tim Sukses Jokowi-Basuki di rumah pemenangan pasangan ini di Jalan Borobudur, Jakarta, Kamis 12 Juli 2012/Jibiphoto
Fatia Qanitat JAKARTA -- Meski gaji gubernur di Indonesia sudah dipatok dalam angka 3 juta, namun biaya penunjang operasional seorang gubernur dan wakil gubernur nilainya miliaran. Mengutip siaran pers Pemerintah Provinsi DKI, total biaya penunjang operasional atau BPO Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun ini lebih dari Rp17 miliar. Bila dibuat rata-rata, maka BPO per bulan hampir mencapai Rp1,5 miliar. Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa Pasal 9 pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur jika pendapatan asli daerah di atas Rp 500 miliar, besaran nilai BPO paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD. “PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sebesar Rp 17,825 triliun. Sehingga nilai BPO DKI Jakarta maksimal yang boleh dianggarkan Rp26,74 miliar,” urai Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Eko Hariadi, Rabu (3/10). Dengan hanya menganggarkan Rp17,64 miliar tahun ini, tambahnya, berarti Pemprov DKI Jakarta tidak mengambil nilai maksimal dengan merencanakan setiap penggunaannya. Eko menjelaskan penggunaan BPO tidak bisa secara sembarangan. Berdasarkan aturan, penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya untuk empat kegiatan yakni, biaya koordinasi yang terdiri dari koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan instansi vertikal maupun dinas daerah, koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan daerah sekitarnya, dan koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan sejumlah Kementerian. Kemudian, biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat yang terdiri dari pembinaan sosial kemasyarakatan, bantuan kepada massa akibat gangguan sosial antara lain akibat banjir dan kebakaran, wabah penyakit, amuk massa dan tawuran. Ketiga adalah biaya pengamanan yang terdiri dari unsur-unsur satuan pengaman TNI dan Polri, unsur-unsur Ormas, dan pengendalian kegiatan pengamanan. Serta biaya kegiatan khusus lainnya seperti kunjungan ke wilayah, tugas-tugas protokoler lainnya baik dalam maupun luar negeri, dan saran penunjang khusus serta bantuan sosial. Sebelumnya, Eko menyampaikan bahwa berdasarkan aturan Kementerian Keuangan, besaran gaji Gubernur per bulannya hanya Rp3 juta, dengan tambahan tunjangan kerja sebesar Rp5,4 juta. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Budhiastuti menyatakan sesuai aturan yang berlaku secara nasional, gaji gubernur di seluruh Indonesia sama. “Ada aturannya yang sudah ditetapkan pemerintah dan berlaku secara nasional,” tandasnya. Nah, apakah Jokowi dan Basuki akan menggunakan besaran BPO yang sama? Kita masih harus menunggunya. (JIBI/msb/sae)

Editor: Saeno

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

KOMENTAR