facebook twitter rss

AUDIT HAMBALANG: Laporan BPK Dipengaruhi Tekanan Politik

Nancy Junita Kamis, 01/11/2012 12:26 WIB
Andi Mallarangeng/Jibiphoto
Jibiphoto
Andi Mallarangeng

Newswire

JAKARTA— Koordinator Bidang Politik Indonesian Corruption Watch Abdullah Dahlan menduga laporan hasil pemeriksaan tahap pertama BPK tentang pembangunan proyek Hambalang dipengaruhi tekanan politik.

"Dari awal memang sudah terlihat kuatnya tensi politik dalam audit BPK itu. Bahkan sebelum hasil audit diserahkan ke DPR ada isu untuk menghapus nama Menpora dalam laporan itu," katanya ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis (1/11).

Dia berharap KPK mampu menuntaskan dan mengungkap aktor-aktor dalam kasus Hambalang.

Dia merasa janggal bila Menpora Andi Mallarangeng hanya dianggap lalai karena membiarkan Sesmenpora Wafid Muharam melaksanakan wewenang menteri.

"Dilihat dari konstruksi kasusnya saja tidak logis bila Menpora tidak tahu ada penambahan anggaran yang dilakukan Sesmenpora. Alokasi anggaran Rp1,2 triliun itu tidak sedikit," katanya.

Menurut Abdullah, KPK tetap bisa menjadikan hasil audit BPK sebagai dasar dalam penyelidikan kasus Hambalang.

KPK tetap bisa menggunakan fakta lain yang diperoleh untuk melengkapi penyelidikan itu.

BPK secara resmi telah menyerahkan (LHP) investigatif  tahap pertama terhadap proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang kepada DPR, diwakili Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi X Agus Hermanto dan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Sumarjati Arjoso.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan Menpora Andi Mallarangeng telah lalai karena tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan P3SON Hambalang. (Antara/nj)

Editor: Nancy Junita

KOMENTAR