facebook twitter rss

DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA: Solo Kodya, Menjadi Provinsi, Atau Dipimpin Raja?

Saeno Jum'at, 23/11/2012 23:46 WIB
Ilustrasi-Gapura Gading/Jibiphoto/istimewa
istimewa
Ilustrasi-Gapura Gading/Jibiphoto

Saeno M Abdi

JAKARTA – Munculnya wacana mengembalikan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta setidaknya memberikan tiga kemungkinan.

Pertama, Solo tetap seperti saat ini berstatus sebagai Kotamadya dan berada di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, Solo naik status menjadi provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur.

Ketiga, Solo mendapat status keistimewaan seperti Yogyakarta dan Raja Surakarta secara ex-officio mejadi Gubernur Surakarta.

Tiga kemungkinan itu masih mungkin berkembang, dan bisa juga sebaliknya: tidak beranjak dari kondisi sekarang.

Satu hal yang pasti, isu tersebut sudah terlanjur bergulir dan memunculkan berbagai komentar.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyebut gagasan itu sebagai mimpi di siang bolong. Ia meminta semua pihak bersama-sama memajukan Jawa Tengah dan tidak meneruskan gagasan yang disebutnya sebagai menimbulkan keresahan masyarakat.

Sementara itu, kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mendukung upaya menghidupkan kembali Daerah Istimewa Surakarta. Upaya itu dinilai sebagai tahapan untuk menagih janji pemerintah yang ingin mengembalikan DIS setelah Surakarta dinyatakan aman.

“Kalau menurut sejarah, DIS itu sudah ada sejak 1945. Pemerintah kala itu mencabut atau mengambil alih DIS karena kondisi Surakarta merupakan basis komunis. Namun waktu itu pemerintah berjanji mengembalikan DIS setelah kondisi Surakarta aman, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya,” jelas Wakil Pengageng Sasana WilapaKP Winarno Kusumo, saat dijumpai Solopos.com, di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Selasa (6/11).

Winarno menerangkan usia DIS bertahan hingga sembilan bulan. Ia menjelaskan bahwa DIS setara dengan provinsi. Sedangkan keistimewaan yang dimaksud berkait dengan budaya. Karena diakui bahwa budaya Keraton Solo sampai saat ini merupakan pemangku adat budaya Jawa.

Di sisi lain, sejumlah warga tak setuju dengan pembentukan DIS. Mereke justru mengusulkan Provinsi Surakarta.

Ketidaksetujuan warga akan DIS selain didasari pada kemelut di lingkungan keraton juga karena mereka merasa lebih nyaman Solo dipimpin kalangan birokrasi.

“Kalau Solo menjadi provinsi saya setuju, asalkan kepemimpinan dipilih oleh rakyat, jangan sampai kepemimpinan diambil alih Keraton Solo,” ujar warga Gajahan, Pasar Kliwon, Herman Mulyadi, saat dijumpai Solopos.comdi depan Kelurahan Gajahan, Senin (5/11).

“Apa pun namanya. Mau istimewa atau tidak, saya tetap enggak setuju kalau Solo dipimpin oleh seorang raja. Kami sudah merasa senang dipimpin oleh orang dari pemerintah,” kata Herman kala itu.

Nah, mana yang Anda pilih? (JIBI/sae)

Editor: Saeno

Siapa peraih GRAND PRIZE 1 UNIT MOTOR Tebak Skor & Juara Brasil 2014? Klik DI SINI!.

KOMENTAR