facebook twitter rss

PILGUB JABAR: Tak Netral, PNS Bisa Kehilangan Tunjangan Bahkan Pekerjaan

Saeno Senin, 26/11/2012 16:30 WIB
Ilustrasi-Maskot Pilgub Jabar/Antara/Andi
Andi
Ilustrasi-Maskot Pilgub Jabar/Antara

Wisnu Wage

BANDUNG - Ancaman pemotongan  tunjangan hingga pemecatan mengintip pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi  Jawa Barat.

Sanksi itu akan diberlakukan jika mereka ketahuan tidak netral dalam pemilihan gubernur 2013 nanti.

DPRD Jabar kini sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang Disiplin PNS untuk memagari kemungkinan tidak netralnya PNS Pemprov Jabar tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Deden Darmansyah mengatakan, rencananya raperda tersebut akan disahkan akhir November ini.

“Raperda ini untuk memperkuat peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang disiplin PNS,” katanya di DPRD Jabar, Senin (26/11).

Deden mengatakan, raperda tentang disiplin PNS ini dibuat karena haram sifatnya PNS ikut politik praktis.

“Kalau haram maka dosa, ada sanksinya hingga pemberhentian,” katanya. Munculnya raperda tersebut momennya tepat karena saat ini sedang tahapan Pilgub Jabar 2013.

Perda tersebut rencananya berlaku efektif setelah penetapan calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Jabar pada Desember nanti. Menurut Deden, dewan nantinya akan mengawasi pelaksaan perda tersebut.

Misalnya meneliti absensi PNS, hingga menerima laporan dan aduan dari masyarakat tentang adanya PNS yang ikut kampanye untuk calon tertentu.

“Jika terbukti ada PNS yang tidak netral, akan diberi teguran 1 – 3 yang sanksinya bisa pemotongan TPP (tunjangan) hingga pemberhentian,” katanya. (JIBI/FSI/sae)

Editor: Saeno

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

KOMENTAR