facebook twitter rss

BBM NAIK 1 JUNI?: Pengusaha Nilai Sudah Saatnya Masyarakat Dididik Berhemat

Saeno Rabu, 29/05/2013 15:54 WIB
Ilustrasi/Antara
Antara
Ilustrasi

Newswire

KABAR24.COM, PURBALINGGA -- Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai positif kalangan pengusaha. Semula sempat dikabarkan bahwa kenaikan akan berlaku pada 1 Juni. Belakangan disebut-sebut bahwa pemberlakuan harga baru BBM bisa mundur satu bulan. Namun begitu, hingga saat ini belum ada kabar yang pasti kapan pemerintah akan menaikkan harga BBM. 

Terlepas dari itu, Ketua Badan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak dapat mendidik masyarakat untuk berhemat dalam pengunaan BBM.

"Apindo mendukung sepenuhnya rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Bahkan, pemerintah sudah seharusnya menaikkan harga BBM sejak tahun lalu," kata Frans, Rabu (29/5).

Frans mengatakan hal itu kepada wartawan usai Pengukuhan Dewan Pengurus Kabupaten Apindo Purbalingga Periode 2013-2017.

Menurut dia, ada dua alasan Apindo mendukung rencana pemerintah, yakni:

  • pertama, subsidi BBM sudah sangat memberatkan APBN sehingga pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk pembangunan infrastruktur.
  • kedua, pemerintah sudah saatnya mendidik masyarakat untuk mengonsumsi BBM dengan efisien.

"Tidak seenaknya seperti sekarang ini," tambah Frans.

Terkait inflasi dan efek domino yang menyertai kenaikan harga BBM, Frans mengatakan bahwa hal itu sebenarnya dapat diatasi pemerintah dengan langkah konkret, terutama dengan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

Dalam hal ini, dia mencontohkan jika harga premium naik menjadi Rp6.500 per liter, harga kebutuhan pokok diperkirakan naik sekitar 4-5 persen.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus secepatnya mengamankan ketersediaan barang kebutuhan pokok agar harganya dapat dikendalikan.

"Kita akui, selain inflasi, kenaikan harga BBM dapat membuat biaya produksi meningkat," katanya.

Kendati demikian, dia mengaku tidak sepakat jika upah buruh dinaikkan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.

Menurut dia, upah buruh secara rutin dibahas secara tripartit antara pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah setiap tahun dalam bentuk upah minimum kabupaten, UMK.

"Namun untuk jangka pendek, antara pengusaha dan serikat buruh bisa bernegosiasi mengenai tunjangan transportasi bagi buruh. Sekarang hampir semua buruh sudah menggunakan sepeda motor," kata Frans.

Dalam kesempatan tersebut, Frans mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik hanya untuk konsumen pengguna daya 1.300 watt ke atas.

Menurut dia, kenaikan TDL seharusnya juga diberlakukan kepada pengguna daya 450 watt dan 900 watt.

"Tujuannya sama, yakni mendidik masyarakat agar tidak boros dalam penggunaan energi," tandas Frans. (Antara/sae)

Editor: Saeno

KOMENTAR