facebook twitter rss

ANAS URBANINGRUM Mangkir Dari Panggilan KPK

Newswire Rabu, 31/07/2013 12:25 WIB
Anas Urbaningrum/Antara
Antara
Anas Urbaningrum

Kabar24.com, JAKARTA - Beralasan sedang ada kesibukan, Anas Urbaningrum mangkir dari panggilan KPK.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah berkaitan dengan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, P3SON, di Hambalang.

"Kami mau menyampaikan surat pada KPK bahwa Anas belum bisa berkesempatan hadir pada pemeriksaan hari ini karena sedang ada kesibukan dan akan dijadwal ulang," kata pengacara Anas, Firman Wijaya, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu (31/7).

Anas pada hari ini seharusnya diperiksa pertama kali sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait Hambalang.

Firman mengaku bahwa surat panggilan untuk Anas sudah datang beberapa hari lalu, tapi Anas sudah terlanjur mempunyai acara lain yang terjadwal.

"Pak Anas siap kapan pun diperiksa KPK dan kebetulan pada hari ini beliau berhalangan, kami menjadwalkan pemeriksaan setelah Lebaran," tambah Firman.

Ia menjelaskan bahwa Anas siap ditahan asalkan dengan proses yang adil.

"Selama ini setiap tersangka harus ditahan di KPK, itu kami persilakan, namun kami ingin proses pembuktian yang fair, apa kesalahan Anas yang sebenarnya yang sampai hari ini kami sebagai tim penasihat masih bertanya-tanya," tambah Firman.

Ia juga mengungkapkan bahwa kubu Anas mengajukan sejumlah bukti terkait dengan biaya iklan kandidat lain yang menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Bandung 2010 tersebut.

"Kami ingin mengajukan beberapa bukti investigasi terkait dengan biaya iklan cukup besar oleh salah satu kandidat sehingga menurut kami ini juga perlu agar oleh KPK dilakukan investigasi secara mendalam, kami inginkan pemeriksaan ini fair," ungkap Firman.

Kandidat tersebut adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng yang juga menjadi salah satu tersangka korupsi pembangunan P3SON Hambalang.

"Ini ada buktinya, salah satu kandidat menggunakan nama Presiden Indonesia pada waktu itu posisinya sebagai tim pendukung dari salah satu calon yaitu Pak Andi Mallarangeng, kami pikir harus fair, lebih baik semua soal dibuka saja kaitannya dengan pembiayaan kongres termasuk biaya iklan," tambah Firman.

KPK hingga saat ini masih menunggu audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan tahap II mengenai Hambalang setelah audit investigatif tahap II yang menunjukkan bahwa total nilai kerugian negara karena proyek tersebut adalah Rp243,6 miliar dari total nilai anggaran proyek yang mencapai Rp2,5 triliun.

Dalam kasus ini Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.

Sedangkan untuk kasus korupsi pembangunan proyek Hambalang, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu mantan Menpora Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan, dan mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor.

Ketiganya disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Terkait dengan kasus ini, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi. (Antara)

Editor: Saeno

KOMENTAR