facebook twitter rss

HAMBIT BINTIH Penyuap Akil Mochtar Tetap Dilantik Jadi Bupati

Newswire Jum'at, 11/10/2013 17:02 WIB
Hambit Bintih mengenakan rompi tahanan KPK, Selasa 8 Oktober, saat  akan diperiksa sebagai tersangka pemberi suap terhadap Ketua MK nonaktif Akil Mochtar./Antara-Reno Esnir
Antara/Reno Esnir
Hambit Bintih mengenakan rompi tahanan KPK, Selasa 8 Oktober, saat akan diperiksa sebagai tersangka pemberi suap terhadap Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.

Kabar24.com, JAKARTA – Hambit Bintih, tersangka pemberi suap dalam kasus Ketua MK nonaktif Akil Mochtar akan tetap dilantik sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Kementerian Dalam Negeri tetap akan memproses surat keputusan pengangkatan dan melakukan pelantikan atas Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas.

Hal itu tetap dilakukan meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hambit Bintih sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar.

"Kalau ada surat pemberitahuan administratif dari DPRD ke Kemendagri, kami memiliki waktu 30 hari untuk menindaklanjuti. Kalau tidak mengirim, ya, tidak akan diproses (pengangkatan dan pelantikan)," kata Mendagri Gamawan Fauzi, Jumat 11 Oktober 2013.

Saat ini, pihak Kemendagri masih menunggu berkas-berkas administratif yang menyatakan bahwa pasangan Hambit Bintih-Arton S. Dohong memenangi suara masyarakat Kabupaten Gunung Mas dalam pilkada.

"Kami masih menunggu administrasi dari daerah. Kalau itu belum sampai di Pusat, belum bisa kami proses," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa dasar pengangkatan dan pelantikan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan adanya Putusan MK yang menguatkan Hambit Bintih-Arton S. Dohong sebagai pemenang pilkada di Gunung Mas, maka hak konstitusionalnya sebagai pemenang pilkada tetap kami hormati," kata Zudan ketika ditemui secara terpisah di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat.

Terkait masalah hukum yang menjerat Hambit hingga berstatus sebagai tersangka dugaan kasus suap, itu menjadi tanggung jawab individu yang lepas dari jabatannya sebagai bupati.

"Bila Hambit Bintih sudah menjadi terdakwa dan sudah ada nomor register perkaranya, Mendagri akan memberhentikan yang bersangkutan. Pemberhentian itu pun bisa dilakukan setelah ada pengangkatan sebagai bupati," jelasnya.

Hambit Bintih diciduk petugas KPK dalam operasi tangkap tangan ketika berada di rumah dinas Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.

Dugaan suap tersebut ditengarai berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang memenangkan Hambit Bintih-Arton S. Dohong.

Sinyalemen adanya suap di tubuh MK sendiri sudah muncul sejak 2010.(Antara)

Editor: Saeno

KOMENTAR