facebook twitter rss

PENGHARGAAN BAGI SBY: Pantaskah?

Linda Tangdialla Sabtu, 11/05/2013 11:08 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/Jibiphoto
Jibiphoto
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Linda Tangdialla

 

 

KABAR24.COM, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut rencana, akan menerima penghargaan ‘World Statesman’ dari Appeal of Conscience Foundation pada 1 Juni nanti, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pertanyaannya adalah tepatkah anugerah ini diberikan kepadanya?

Appeal of Conscience Foundation didirikan oleh Arthur Schneier  pada tahun 1965. Pria kelahiran Wina, Austria, 20 Maret 1930 itu tinggal di Budapest selama masa pendudukan Nazi Jerman, periode Perang Dunia II, dan tiba di Amerika Serikat pada 1947. Dia pastilah merasakan kekejaman perang dan kebencian etnis yang menelan korban jutaan orang Yahudi tewas selama Perang Dunia II di Eropa. Hal itu tampaknya mendorong rabi tersebut mendirikan koalisi dialog antaragama dengan tujuan mendorong perdamaian, toleransi, dan mencari solusi konflik antaretnis.

“Yayasan percaya bahwa kebebasan, demokrasi, dan hak azasi manusia adalah nilai-nilai fundamental yang memberikan kepada negara-negara di dunia harapan terbaik mereka bagi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bersama,” tulis organisasi tersebut dalam situs resminya.

Appeal of Conscience Foundation terdengar asing dibandingkan Human Rights Watch yang sudah mendunia, namun dalam situsnya dikatakan bahwa anggota dewan lembaga ini  antara lain Bill Clinton, Madeleine Albright, James Baker, Colin Powell, dan George Schultz, sedangkan penerima anugerah World Statesman di antaranya Angela Merkel, Mihail Gorbachev, Vaclav Havel, dan Margaret Thatcher.

LSM tersebut menganggap SBY pantas menerima penghargaan karena sukses membuat Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Korban kekerasan konflik atas nama agama punya pandangan lain. Pada Senin (6/5) mereka demo di depan Kedubes AS, Jakarta, memprotes rencana pemberian anugerah tersebut.

Sehari setelah unjuk rasa di atas, dalam rapat terbatas dadakan bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan pejabat tinggi negara,  SBY menyorot konflik antar umat beragama yang terus berulang. Dia meminta otoritas lokal mengambil tanggung jawab penuh. ”Semua pihak, utamanya jajaran pemerintah daerah di mana benturan atau kekerasan sosial itu terjadi, agar mengambil tanggung jawab penuh,” ujarnya.

Lingkaran Survei Indonesia mengungkapkan terjadi peningkatan kasus kekerasan berlatar belakang diskriminasi pada masa kepemimpinan SBY.

Pada era sebelum SBY terdapat 915 kasus kekerasan dengan rata-rata 150 kasus per tahun. Sementara pada era pemerintahan SBY sejak 2005 hingga 2012 terdapat 1.483 kasus, atau rata-rata 210 kasus per tahun. Menurut Kontras (Komite untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan), terdapat peningkatan kekerasan yang dialami kelompok rentan selama tujuh tahun pemerintahan SBY.

Menunjuk pemerintah daerah sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggungjawab sama saja dengan mencuci tangan dari persoalan. Konflik sosial, termasuk bentrok dengan latar belakang agama, jelas-jelas mengganggu fondasi persatuan bangsa karena berpotensi menimbulkan perpecahan. Tentu saja ini masalah nasional.

Pernyataan Presiden agar tidak digunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik juga sudah sering dia sampaikan. Kenyataannya, penggunaan kekerasan dalam kasus pendirian rumah ibadah dan agama/kepercayaan minoritas terus berlanjut. Apakah SBY merasa sebagai orang nomor satu di negeri ini sudah cukup dengan mengimbau, tak penting bagaimana fakta di lapangan?

Banyak pihak telah menyampaikan kepada Presiden bahwa masalahnya ada di perangkat hukum, yang membuka celah bagi sekelompok orang untuk merasa lebih berhak atau lebih benar dibandingkan orang lain, dan memakai kekerasan untuk memaksakan kehendak. Ketika hal itu terjadi aparat hukum tak berdaya.

Tak ada yang tahu alasan sesungguhnya dari Appeal of Conscience Foundation memberikan anugerah bagi SBY di tengah catatan pelanggaran HAM yang nyata. Satu yang jelas, kepentingan politik dan ekonomi AS atas Indonesia memang sangat tinggi.

Tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Presiden Yudhoyono, dan keluarga, ketika dirinya disamakan dengan negarawan kelas dunia seperti Gorbachev dan Thatcher sebagai penerima penghargaan World Statesman. Hitung-hitung, menambah deretan award sebelum pensiun. Tak peduli asalnya dari organisasi abal-abal sekalipun. Namun bagi korban kekerasan atas nama agama, semua itu seperti mengolok penderitaan mereka. (Kabar24/lt)

Editor: Linda Tangdialla

Siapa peraih GRAND PRIZE 1 UNIT MOTOR Tebak Skor & Juara Brasil 2014? Klik DI SINI!.

KOMENTAR